Penafsiran Perjanjian

Penafsiran perjanjian diatur dalam Bagian Keempat Bab Kedua Buku III KUH Perdata, tetapi undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penafsiran perjanjian itu sendiri. Dalam hal isi perjanjian tidak jelas atau diterima dengan isi yang lain oleh lawan janjinya, maka diperlukan pencarian apa sebenarnya maksud para pihak yakni apa yang disepakati para pihak.

Apakah yang menjadi patokan penafsiran perjanjian yang diberikan undang-undang ? Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan kalau kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran sehingga:

Penafsiran dilakukan terhadap pernyataan yang dibuat secara lisan, tertulis dan yang diwujudkan dalam bentuk tanda-tanda.

Kata-kata yang jelas adalah kata-kata yang tiodak memberikan banyak peluang penafsiran yang berlainan.

Yang dapat dijadikan jalan keluar Jika suatu perjanjian bisa ditafsirkan secara berlainan, maka hal apakah yang dijadikan pegangan ? Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai penafsiran, maka perjanjian harus diberikan penafsiran yang paling sesuai dengan maksud para pihak, sekalipun harus menyimpang dari kata-kata perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata).

Jika suatu perjanjian memungkinkan untuk diberikan lebih dari satu penafsiran, hal apakah yang dapat dijadikan jalan keluar? Dipilih pengertian yang lebih memungkinkan pelaksanaan janji yang bersangkutan, dalam arti perjanjian harus ditafsirkan sedekat mungkin dengan maksud para pihak yang paling memungkinkan untuk pelaksanaan perjanjian tersebut (Pasal 1344 KUH Perdata).

Jika kata-kata (tanda-tanda suatu perjanjian memberikan lebih dari satu arti, hal apakah yang harus dipegang ? Maka perjanjian itu harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga paling selaras dengan sifat dari persetujuannya (Pasal 1345 KUH Perdata).

Jika suatu perjanjian mengandung suatu janji/ klausula yang meragukan, maka bagaimana cara menafsirkan janji/klausula tersebut ? Maka janji/klausula tersebut ditafsirkan untuk kerugian pihak yang memperjanjikannya dan karenanya demi keuntungan pihak yang mengikatkan diri (Pasal 1349 KUH Perdata).

Kapankah suatu perjanjian itu berakhir ? Bab IV Buku III KUH Perdata mengatur mengenai hapusnya perikatan, tetapi undang-undang tidak memberikan aturan tentang perjanjian berakhir kalu akibat-akibat hukum yang dituju sudah selesai.

Sumber :Guse Prayudi, Seluk Beluk Perjanjian yang Penting untuk Diketahui Mulai Dari A-Z,  Pustaka Pena ; Bantul, 2007.

Tentang alfanaikkelas

alfa.naik.kelas@gmail.com
Galeri | Pos ini dipublikasikan di Perjanjian dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s